Denda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax

Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kesalahannya. Saat ini juga sedang berjalan program khusus lewat KEP-239/PJ/2026: sanksi telat lapor SPT berstatus kurang bayar bisa dihapus 100% jika SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026. Permohonannya diajukan lewat Coretax.
Bagi banyak pemilik usaha, Surat Tagihan Pajak (STP) berisi denda sering datang seperti tilang elektronik: baru sadar melanggar saat suratnya sudah tiba. Bedanya, tilang pajak punya "jalur banding" yang resmi dan sah. Asal alasannya tepat dan dokumennya lengkap, denda itu bisa dikurangi, bahkan dihapus seluruhnya.
Satu hal yang perlu Anda tahu sebelum membaca lebih jauh: keringanan hanya berlaku untuk denda yang belum dibayar. Jadi kalau STP baru saja tiba, tahan dulu keinginan untuk langsung melunasi dendanya. Lunasi pokok pajaknya, lalu cek apakah denda itu bisa dihapus lewat langkah-langkah di bawah.
SPT Adalah? Akar dari Denda Pajak
SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan, yaitu laporan yang dipakai wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan nonobjek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai UU KUP. Sejak 2025, SPT dilaporkan melalui Coretax DJP.
Analogi sederhananya, SPT itu seperti laporan pertanggungjawaban yang Anda serahkan ke atasan setiap periode. Uangnya mungkin sudah dibayar lunas, tapi kalau laporannya tidak diserahkan tepat waktu, tetap dianggap lalai.

Jenis SPT, batas lapor, dan dendanya
| Jenis SPT | Batas lapor | Denda telat lapor (Pasal 7 UU KUP) |
| SPT Masa PPN | 20 hari setelah akhir masa pajak | Rp500.000 |
| SPT Masa lainnya (PPh Pasal 21, unifikasi, dll.) | 20 hari setelah akhir masa pajak | Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | 3 bulan setelah akhir tahun pajak (umumnya 31 Maret) | Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh Badan | 4 bulan setelah akhir tahun pajak (umumnya 30 April) | Rp1.000.000 |
Selain denda karena telat lapor, ada juga sanksi bunga jika pajaknya telat dibayar. Keduanya biasanya ditagih lewat Surat Tagihan Pajak (STP), dan keduanya bisa diajukan pengurangan atau penghapusan.
Untuk tahun pajak 2025, DJP sempat memberi kelonggaran khusus karena masa transisi ke Coretax: SPT Tahunan orang pribadi bebas denda sampai 30 April 2026 (KEP-55/PJ/2026), dan SPT Tahunan badan sampai 31 Mei 2026 (KEP-71/PJ/2026). Lewat dari tanggal itu, denda kembali berlaku normal.
Apakah Denda Pajak Bisa Dihapuskan? Ada Dua Jalur
Ada dua jalan untuk menghapus atau mengurangi denda SPT. Keduanya diajukan lewat menu yang sama di Coretax, tetapi syarat dan peluangnya berbeda.
Jalur 1: Program khusus KEP-239/PJ/2026 (berlaku sekarang)
Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026, yang berlaku sejak 8 Oktober 2026, memberi keringanan sanksi untuk tiga kelompok:
- Telat lapor SPT Tahunan PPh sampai tahun pajak 2025, atau SPT Masa sampai masa September 2026, yang berstatus kurang bayar.
- Pembetulan SPT secara sukarela dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.
- Sanksi dalam surat ketetapan (SKP, termasuk PBB), STP, dan sanksi terkait harta yang belum diungkap dalam Program Pengungkapan Sukarela.
Untuk sanksi telat lapor SPT, besar keringanannya bergantung pada kapan SPT Anda sampaikan:
| SPT disampaikan pada | Keringanan sanksi |
| 8 Oktober โ 31 Desember 2026 | Dihapus 100% |
| 1 Januari โ 31 Maret 2027 | Dikurangi 50% |
| 1 April โ 30 Juni 2027 | Dikurangi 25% |
Permohonannya bisa diajukan sampai 1 Oktober 2028, tetapi persentase keringanannya ditentukan oleh tanggal SPT disampaikan, bukan tanggal permohonan. Ibaratnya seperti promo diskon yang makin kecil setiap minggu: belanjanya harus sekarang, struknya boleh diklaim belakangan.
Jalur 2: Permohonan reguler Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP
Jalur ini selalu tersedia, tidak bergantung pada program. Menurut Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024, sanksi bisa dikurangi atau dihapus jika:
- Wajib pajak baru pertama kali dikenai sanksi.
- Sanksi timbul akibat perubahan aturan pajak, dalam 6 bulan sejak aturan itu berlaku.
- Sanksi timbul karena kesalahan DJP.
- Sanksi timbul karena kesalahan pihak ketiga.
- Sanksi timbul karena bencana alam, sosial, atau nonalam.
- Sanksi timbul karena gangguan jaringan atau sistem elektronik, misalnya kendala Coretax.
- Sanksi timbul karena kesepakatan harga transfer.
- Wajib pajak mengalami kesulitan keuangan, dengan syarat tertentu.
Poin 1 dan 6 adalah alasan yang paling relevan bagi pemilik usaha yang baru pertama kali telat lapor, atau yang terhambat kendala sistem saat masa transisi Coretax.
Syarat Mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Sebelum menekan tombol submit, pastikan permohonan Anda memenuhi syarat berikut:
| Syarat | Penjelasan |
| Sanksi belum dibayar | Keringanan hanya diberikan atas sanksi yang belum dibayar atau dilunasi. Sanksi yang sudah terlanjur dibayar tidak bisa diminta kembali lewat jalur ini. |
| Pokok pajak sudah dilunasi | Lampirkan bukti bayar pokok pajak, jika ada. |
| Satu permohonan untuk satu STP atau SKP | Punya tiga STP berarti tiga permohonan terpisah. |
| Tidak ada upaya hukum lain yang sedang berjalan | Jika pernah mengajukan gugatan atau upaya hukum lain atas surat yang sama, sertakan bukti pencabutannya. |
| Surat pernyataan bermeterai | Menyatakan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Anda. |
| Isi permohonan lengkap | Ditulis dalam bahasa Indonesia, menyebut jumlah sanksi menurut Anda, dan alasan yang jelas. |
Alasan yang biasanya kuat
Alasan yang baik itu spesifik dan bisa dibuktikan, bukan sekadar "lupa". Contohnya:
- Pertama kali kena sanksi: riwayat kepatuhan sebelumnya selalu tepat waktu.
- Gangguan sistem: tangkapan layar error Coretax beserta tanggal dan jamnya, atau pengumuman resmi DJP tentang gangguan.
- Kesalahan pihak ketiga: bukti potong dari pemberi kerja atau lawan transaksi terlambat terbit, sehingga SPT tidak bisa diselesaikan tepat waktu.
- Bencana: keterangan dari instansi berwenang bahwa wilayah usaha terdampak.
DJP akan meneliti permohonan, bisa meminta dokumen tambahan, dan wajib menerbitkan keputusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Jika permohonan pertama ditolak, Anda masih bisa mengajukan permohonan kedua.
Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi di Coretax
Permohonan untuk kedua jalur diajukan lewat layanan yang sama. Siapkan dulu nomor STP atau SKP, surat pernyataan bermeterai, dan bukti pendukung dalam format PDF.
- Login ke Coretax DJP memakai NIK atau NPWP penanggung jawab dan kata sandi Anda.
- Buka menu Layanan Wajib Pajak, lalu pilih Layanan Administrasi โ Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih jenis layanan AS.26 Keberatan dan Non Keberatan, lalu sub-layanan AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP). Klik Simpan.
- Klik Alur Kasus setelah nomor kasus terbentuk, lalu lengkapi kolom bertanda bintang.
- Isi bagian Objek Pasal 36 (1) a, termasuk pernyataan apakah sanksi timbul karena keadaan kahar.
- Pilih transaksi di bagian Transaksi. Gunakan tombol Refresh untuk memunculkan daftar STP atau ketetapan, lalu pilih sanksi yang akan dimohonkan.
- Pilih jenis permohonan dan statusnya. Pilih Penghapusan jika syarat penghapusan 100% terpenuhi, selain itu pilih Pengurangan. Status diisi Pertama atau Kedua.
- Isi jumlah sanksi menurut wajib pajak, misalnya Rp0 untuk penghapusan penuh.
- Lengkapi data surat (jenis, nomor, dan tanggal ketetapan), lalu tulis alasan permohonan.
- Unggah dokumen pendukung, lalu klik Simpan dan Submit.
- Pastikan status kasus berbunyi "Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini."
Pengajuan di Coretax tidak membuat sanksi otomatis terhapus. Pantau kotak masuk Coretax Anda, karena permintaan dokumen tambahan dan surat keputusan akan dikirim ke sana.
Contoh Surat Permohonan Penghapusan Denda Pajak
Di Coretax, alasan permohonan diketik langsung di formulir, tetapi surat pernyataan bermeterai tetap perlu diunggah. Contoh di bawah bisa Anda salin ke Word, sesuaikan isi dalam tanda kurung siku, lalu tandatangani di atas meterai Rp10.000.

Lampiran yang disarankan: fotokopi STP, bukti bayar pokok pajak, bukti pendukung alasan (tangkapan layar, surat keterangan, dll.), dan bukti pencabutan upaya hukum jika ada.
Soal pencarian "formulir penghapusan sanksi administrasi Excel": sejak memakai Coretax, permohonan tidak lagi diisi di formulir Excel atau kertas terpisah. Formulirnya ada di dalam sistem, dan yang perlu disiapkan di luar sistem hanyalah surat pernyataan dan lampiran pendukung.
FAQ Seputar Penghapusan Denda SPT
Apakah denda pajak bisa dihapuskan? Bisa. Wajib pajak berhak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dan saat ini juga berlaku program keringanan hingga 100% lewat KEP-239/PJ/2026.
Bagaimana cara mengajukan penghapusan sanksi di Coretax? Masuk ke Layanan Wajib Pajak โ Buat Permohonan Layanan Administrasi, pilih AS.26-03, pilih STP yang dimohonkan, isi alasan, unggah dokumen, lalu submit.
Apa saja syarat penghapusan sanksi administrasi pajak? Sanksi belum dibayar, pokok pajak sudah lunas, satu permohonan untuk satu surat, tidak ada upaya hukum lain yang berjalan, dan ada surat pernyataan bermeterai.
SPT adalah apa? SPT (Surat Pemberitahuan) adalah laporan wajib pajak tentang penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban.
Kapan batas lapor SPT Tahunan? Umumnya 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Telat lapor dikenai denda Rp100.000 (orang pribadi) atau Rp1.000.000 (badan).
Kalau denda sudah terlanjur dibayar, bisa diminta kembali? Tidak lewat jalur ini. Keringanan hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar.
Penutup
Denda SPT bukan vonis final. Selama alasannya tepat, buktinya ada, dan permohonan diajukan lewat Coretax, denda bisa dikurangi atau bahkan dihapus. Kalau SPT kurang bayar Anda masih tertunda, momen terbaiknya adalah sebelum 31 Desember 2026, selagi keringanannya masih 100%.
Bingung memilih alasan yang tepat, atau ingin dibantu menyusun permohonan dan merapikan SPT yang tertunda? Konsultasikan dengan tim Accounting Hack lewat WhatsApp DI SINI!
Accounting is Fun, Accounting is Easy!
Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor: Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Dokumen Pribadi
Sumber:
KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif โ naskah keputusan via Pajakku Tax Guide
KEP-55/PJ/2026: kebijakan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 โ Direktorat Jenderal Pajak
Kabar Gembira! DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen โ DDTCNews, 12 Oktober 2026
Sanksi Pajak Bisa Dihapus hingga 100%, Harus Diajukan Lewat Coretax โ detikFinance
Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif di Coretax โ Ortax
Cara Ajukan Pengurangan Sanksi Pajak Lewat Coretax, Ini Tahapannya โ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
Kapan Sanksi Administrasi Pajak Bisa Dihapus? Ini Ketentuannya โ Pajakku
Sanksi Telat Lapor SPT Badan Dihapus (KEP-71/PJ/2026) โ DDTCNews
Jangan Lewat! Lapor SPT Tahunan Bebas Denda Hanya Sampai 30 April โ DDTCNews
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakWajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapa...
PajakSKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bay...
PajakPendaftaran UKP Periode 17โ24 Tahun 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Ketentuannya
Langkah besar kembali dibuka bagi para profesional keuangan dan praktisi perpajakan di tanah air Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan kembali melanjutkan rang...
