Wajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dipastikan tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA).
Kebijakan pembatasan ini merujuk secara khusus pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 (KEP-239/2026) yang disosialisasikan melalui saluran resmi DJP.

Ketentuan Hukum dan Syarat Utama Pengajuan PSA
Berdasarkan Diktum Keempat KEP-239/2026, fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi tidak dapat diberikan secara bebas kepada semua wajib pajak. Aturan ini terikat ketat dengan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Poin krusial yang perlu dipahami wajib pajak meliputi:
- Syarat Belum Lunas: Fasilitas PSA secara tegas hanya diberikan atas sanksi administrasi yang statusnya belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.
- Penolakan Otomatis: Apabila sanksi dalam ketetapan pajak telah telanjur dilunasi sebelum permohonan diajukan, sistem perpajakan tidak memvalidasi pengajuan tersebut.
Baca juga: Pelajari pula ketentuan batas pengajuan dan aturan ketat lainnya dalam artikel Sudah Ditolak 2 Kali? Ini Ketentuan Terbaru Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Berdasarkan KEP-239/2026.
Ilustrasi Kasus: Posisi Wajib Pajak yang Telah Melunasi
Sebagai gambaran operasional, mari melihat studi kasus PT KL yang menjalani pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2022.
- Penerbitan Ketetapan: DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tahun 2024 setelah proses audit selesai.
- Penyelesaian Kewajiban: PT KL menyetujui seluruh koreksi pokok pemeriksaan serta melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasinya secara penuh pada tahun yang sama.
- Status Hukum: Berdasarkan ketentuan KEP-239/2026, PT KL tidak memenuhi syarat administratif untuk mengajukan PSA karena sanksi yang ingin dimohonkan keringanannya sudah lunas sejak tahun 2024.
Kesimpulan dan Imbauan bagi Wajib Pajak
Bagi para wajib pajak yang berencana memanfaatkan fasilitas keringanan administratif perpajakan, penting untuk memeriksa status pembayaran sanksi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan resmi ke kantor pelayanan pajak.
Accounting is Fun, Accounting is Easy!
Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor: Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific
Sumber:
Ortax (Portal Berita Perpajakan): Sudah Melunasi Sanksi dalam SKPKB, Wajib Pajak Tidak Bisa Ajukan PSA. Akses Artikel Asli di Ortax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP Kemenkeu RI): Portal Resmi Regulasi Perpajakan dan Layanan Kring Pajak. Akses Portal Resmi DJP
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakSKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bay...
PajakDenda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax
Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kes...
PajakPendaftaran UKP Periode 17–24 Tahun 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Ketentuannya
Langkah besar kembali dibuka bagi para profesional keuangan dan praktisi perpajakan di tanah air Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan kembali melanjutkan rang...
