Sudah Ditolak 2 Kali? Ini Ketentuan Terbaru Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Berdasarkan KEP-239/2026

Sanksi administratif perpajakan sering kali menjadi beban tak terduga bagi cash flow perusahaan. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, regulasi terbaru kini memperketat batasan pengajuannya secara signifikan.
Berdasarkan penegasan DJP, wajib pajak wajib memahami kuota dan ketentuan batas waktu agar hak pengajuan keringanan pajak tidak gugur sia-sia.
Aturan Utama: Batas Maksimal Pengajuan Hanya 2 Kali
Mengacu pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026), regulasi menetapkan batasan tegas terkait pengajuan keringanan sanksi:
- Kuota Maksimal: Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling banyak 2 kali.
- Penolakan Mutlak: Jika permohonan pertama dan kedua telah ditolak oleh DJP, maka permohonan ketiga sudah tidak dapat diajukan sama sekali.
- Cakupan Kebijakan: Aturan pembatasan ketat ini juga berlaku mutlak bagi wajib pajak yang memanfaatkan skema kebijakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 (KEP-239/2026).
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Permohonan Kedua
Bagi perusahaan yang permohonan pertamanya ditolak dan berencana mengajukan permohonan kedua, perhatikan syarat administratif berikut:
- Tenggat Waktu 3 Bulan: Permohonan kedua wajib diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan pertama dikirimkan.
- Kondisi Khusus (Force Majeure): Batas waktu 3 bulan dapat diabaikan apabila wajib pajak mampu membuktikan adanya keadaan di luar kekuasaan perusahaan.
- Objek Ketetapan: Permohonan kedua diajukan kembali terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan oleh DJP.
Risiko Fatal Jika Salah Langkah dalam Pengajuan
Mengingat kuota yang sangat terbatas (maksimal dua kali kesempatan per ketetapan pajak), kesalahan dalam penyusunan argumen hukum, ketidaklengkapan dokumen pendukung, atau salah interpretasi aturan Coretax dapat berakibat fatal.
Jika permohonan kedua tetap ditolak akibat kesalahan administrasi, perusahaan kehilangan hak hukum secara permanen untuk meminta keringanan atas sanksi tersebut.
Ingin Pengajuan Sanksi Pajak Langsung Disetujui KPP?
Menghadapi aturan kuota yang semakin ketat tentu membuat tim keuangan harus lebih ekstra hati-hati dalam menyiapkan berkas. Daripada mengambil risiko salah langkah, pastikan dokumen dan perhitungan permohonanmu sudah tervalidasi dengan matang.
Yuk, diskusikan kondisi kepatuhan pajak perusahaanmu bersama tim ahli di Accounting Hack sebelum dokumen dikirimkan ke KPP.
💬 Jadwalkan Sesi Konsultasi & Bedah Dokumen Dengan Ahlinya di Sini
Agar tim kami bisa bantu kamu pastikan berkas permohonan lebih siap, rapi, dan sesuai aturan.
Penulis: Agnes Ade Arsya
Editor: Amrina Yulfajar
Reviewer: Icha Audy
Source: Ortax
Image Source: Magnific
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakWajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapa...
PajakSKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bay...
PajakDenda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax
Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kes...
