SKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya

Accounting Hack16 November 20265 dibaca
SKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bayar, sanksi administrasi, dan total yang masih harus dibayar. SKPKB biasanya terbit setelah pemeriksaan, dan wajib dilunasi dalam 1 bulan sejak tanggal terbit.

Bayangkan Anda menyerahkan laporan pengeluaran kantor ke bagian audit internal. Seminggu kemudian, laporan itu kembali dengan coretan merah: ada pengeluaran yang seharusnya tidak dibebankan, sehingga Anda harus mengembalikan selisihnya, plus denda keterlambatan. SKPKB bekerja persis seperti itu, hanya saja auditornya adalah kantor pajak dan "coretan merahnya" punya kekuatan hukum.

Begitu SKPKB tiba, angka pertama yang perlu Anda lihat bukan total tagihannya, melainkan tanggal terbitnya. Dari tanggal itu, Anda punya 1 bulan untuk melunasi dan 3 bulan untuk mengajukan keberatan. Artikel ini membantu Anda membaca isi SKPKB, memahami sanksinya, lalu memilih langkah yang paling masuk akal untuk bisnis Anda

Apa Itu Surat Ketetapan Pajak (SKP)?

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dasar hukumnya adalah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terakhir diubah lewat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Definisi SKPKB sendiri ada di Pasal 1 angka 15 UU KUP.

SKP dikeluarkan oleh siapa?

SKP dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam praktiknya lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar. SKP umumnya terbit setelah pemeriksaan. DJP bisa menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang atau berakhirnya masa atau tahun pajak.

Apa beda SPT dan SKP?

AspekSPT (Surat Pemberitahuan)SKP (Surat Ketetapan Pajak)
Dibuat olehWajib pajakDirektorat Jenderal Pajak
FungsiMelaporkan pajak yang Anda hitung sendiriMenetapkan pajak yang menurut DJP seharusnya terutang
Kapan munculRutin setiap masa atau tahun pajakUmumnya setelah pemeriksaan
AnalogiRapor yang Anda isi sendiriRapor yang dikoreksi guru

Indonesia memakai sistem self assessment: Anda menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri lewat SPT. SKP adalah alat DJP untuk "mengoreksi" hitungan itu bila ternyata tidak sesuai.

Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak

Ada empat jenis SKP dalam UU KUP. Cara paling mudah membedakannya adalah dengan melihat hasil akhir hitungannya: kurang, lebih, atau pas.

Jenis SKPKepanjanganTerbit saatDasar hukum UU KUPArtinya bagi Anda
SKPKBSurat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnyaPasal 13Harus membayar kekurangan plus sanksi
SKPKBTSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanDitemukan data baru setelah SKP sebelumnya terbitPasal 15Ada tambahan pajak di atas ketetapan sebelumnya, dengan sanksi kenaikan
SKPLBSurat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnyaPasal 17Kelebihan dikembalikan (restitusi) atau dikompensasikan
SKPNSurat Ketetapan Pajak NihilPajak yang dibayar sama dengan yang seharusnyaPasal 17ATidak ada kurang atau lebih bayar

Satu lagi yang sering tertukar: Surat Tagihan Pajak (STP) bukan SKP. STP dipakai untuk menagih sanksi atau kekurangan pajak dari SPT, misalnya denda telat lapor, tanpa harus lewat pemeriksaan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar: Kapan Terbit dan Apa Sanksinya?

Kapan SKPKB diterbitkan?

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU KUP, DJP dapat menerbitkan SKPKB antara lain jika:

  1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  2. SPT tidak disampaikan, dan setelah ditegur tetap tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
  3. Berdasarkan pemeriksaan, PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenai tarif 0%.
  4. Kewajiban pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga pajak terutang tidak bisa diketahui.
  5. NPWP atau pengukuhan PKP diterbitkan secara jabatan.

Sanksi di dalam SKPKB

Jenis sanksinya bergantung pada penyebab SKPKB terbit:

PenyebabJenis sanksiBesarannya
Hasil pemeriksaan (poin 1) atau NPWP/PKP jabatan (poin 5)Bunga, Pasal 13 ayat (2)Tarif bunga per bulan dari Menteri Keuangan (1,86% untuk November 2026), maksimal 24 bulan
SPT tidak disampaikan, PPN keliru, atau pembukuan tidak dipenuhi (poin 2โ€“4), untuk PPhBunga, Pasal 13 ayat (3) dan (3b)Tarif bunga per bulan (2,27% untuk November 2026), maksimal 24 bulan
Sama seperti di atas, untuk PPN dan PPnBMKenaikan, Pasal 13 ayat (3)75% dari PPN/PPnBM yang kurang dibayar

Sejak UU HPP, tarif bunga tidak lagi tetap 2% per bulan. Tarifnya mengikuti suku bunga acuan dan diumumkan Kementerian Keuangan setiap bulan, sehingga sanksi SKPKB bisa sedikit berbeda tergantung bulan terbitnya.

Contoh hitung SKPKB

PT Maju Bersama diperiksa atas SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024. Pemeriksa menemukan PPh Badan kurang bayar Rp50.000.000, dan SKPKB terbit pada November 2026.

KomponenPerhitunganJumlah
Pokok kurang bayarHasil pemeriksaanRp50.000.000
Jumlah bulan bungaJanuari 2025 โ€“ November 2026 (bagian bulan dihitung penuh)23 bulan
Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2)23 ร— 1,86% ร— Rp50.000.000Rp21.390.000
Total yang harus dibayarRp71.390.000

Contoh ini disederhanakan untuk ilustrasi. Hitungan pastinya mengikuti angka di SKPKB yang Anda terima.

Kalau temuannya berupa PPN yang kurang dibayar Rp50.000.000 karena kasus poin 2โ€“4, sanksinya berupa kenaikan 75%, yaitu Rp37.500.000. Totalnya menjadi Rp87.500.000.

Kapan SKPKB Harus Dibayar?

Howdy, Accounting Hack

SKPKB harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Pasal 9 ayat (3) UU KUP). Untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.

Jika lewat dari 1 bulan dan belum dibayar, ada konsekuensi berlapis:

  • Muncul sanksi bunga penagihan (Pasal 19 UU KUP) atas jumlah yang belum dilunasi.
  • KPP dapat menerbitkan Surat Teguran, lalu Surat Paksa, hingga penyitaan aset.

Ibaratnya seperti tagihan kartu kredit: lewat dari tanggal jatuh tempo, bunga terus berjalan dan penagihnya makin sering menelepon.

Tidak setuju dengan SKPKB? Ini tiga pilihannya

PilihanKapan dipakaiBatas waktuCatatan penting
BayarAnda setuju dengan hasil koreksi1 bulan sejak SKPKB terbitPembayaran pokok juga menjadi syarat bila nanti ingin mohon pengurangan sanksi
Ajukan keberatan (Pasal 25 UU KUP)Anda tidak setuju dengan pokok pajaknya3 bulan sejak SKPKB dikirimJumlah yang sudah disetujui saat pembahasan akhir harus dilunasi dulu. Jika keberatan ditolak, ada sanksi denda 30% dari jumlah yang belum dibayar
Mohon pengurangan atau penghapusan sanksi (Pasal 36 UU KUP)Anda menerima pokok pajaknya, tetapi sanksinya terasa memberatkan atau timbul bukan karena kesalahan AndaDiajukan lewat CoretaxProgram KEP-239/PJ/2026 juga mencakup sanksi dalam SKP

Panduan lengkap memohon keringanan sanksi, termasuk contoh surat permohonannya, ada di artikel Penghapusan Denda SPT: Syarat dan Cara Ajukan di Coretax.

Contoh dan Cara Membaca SKP

Saat SKPKB tiba, jangan langsung melihat angka totalnya. Baca dari atas ke bawah, karena setiap bagian menentukan langkah Anda berikutnya:

Bagian dalam SKPYang perlu Anda cek
Nomor dan tanggal SKPTanggal ini menjadi titik mulai hitungan 1 bulan untuk bayar dan 3 bulan untuk keberatan
Jenis pajak, masa atau tahun pajakPastikan sesuai dengan SPT yang diperiksa
Dasar pengenaan pajakBandingkan dengan angka di SPT Anda untuk melihat pos mana yang dikoreksi
Pajak terutang dan kredit pajakCek apakah semua bukti potong dan setoran sudah diakui
Kekurangan pembayaran pokokSelisih yang menjadi sumber sanksi
Sanksi administrasiJenis sanksi (bunga atau kenaikan), tarif, dan jumlah bulannya
Jumlah yang masih harus dibayarAngka akhir yang ditagih

SKP biasanya disertai Laporan Hasil Pemeriksaan dan rincian koreksi. Simpan dokumen ini, karena menjadi bahan utama jika Anda mengajukan keberatan.

Nomor SKP pajak

Nomor SKP umumnya tersusun dari nomor urut, kode jenis ketetapan dan jenis pajak, tahun pajak, kode KPP penerbit, dan tahun terbit. Nomor ini wajib dicantumkan saat Anda membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi. Sejak Coretax berlaku, SKP juga bisa dilihat di menu dokumen wajib pajak pada akun Coretax Anda.

"SKP pajak mobil" itu beda urusan

Banyak orang mencari "SKP pajak mobil". Yang dimaksud biasanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dokumen ini diterbitkan pemerintah daerah lewat Samsat atau Bapenda, bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi aturan SKPKB dalam artikel ini tidak berlaku untuk pajak kendaraan.

FAQ Seputar SKP dan SKPKB

SKP pajak adalah singkatan dari apa? SKP adalah singkatan dari Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat dari DJP yang menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah apa? SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bayar, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

SKP dikeluarkan oleh siapa? Oleh Direktur Jenderal Pajak, melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Apa itu SPT dan SKP? SPT adalah laporan pajak yang dibuat wajib pajak sendiri. SKP adalah ketetapan dari DJP, biasanya setelah pemeriksaan, yang bisa mengoreksi isi SPT.

Kapan SKPKB harus dibayar? Paling lambat 1 bulan sejak tanggal SKPKB diterbitkan. Usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu bisa mendapat perpanjangan hingga 2 bulan.

Apa saja jenis SKP pajak? SKPKB (kurang bayar), SKPKBT (kurang bayar tambahan), SKPLB (lebih bayar), dan SKPN (nihil).

Apa fungsi SKP pajak? Sebagai alat koreksi DJP atas pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, sekaligus dasar penagihan untuk SKPKB dan dasar pengembalian untuk SKPLB.

Penutup

SKPKB memang bukan surat yang ditunggu-tunggu. Tapi seperti rapor yang dikoreksi guru, ia juga memberi tahu bagian mana yang perlu dibenahi. Kuncinya ada di tiga hal: baca rinciannya, catat tanggal terbitnya, lalu putuskan dalam 1 bulan apakah akan membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi.

SKPKB memang bukan surat yang ditunggu-tunggu. Tapi seperti rapor yang dikoreksi guru, ia juga memberi tahu bagian mana yang perlu dibenahi. Kuncinya ada di tiga hal: baca rinciannya, catat tanggal terbitnya, lalu putuskan dalam 1 bulan apakah akan membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi. 

Baru menerima SKPKB dan bingung memilih langkah? Konsultasikan dengan tim Accounting Hack lewat WhatsApp untuk pendampingan keberatan atau permohonan pengurangan sanksi DI SINI!

Accounting is Fun, Accounting is Easy!

Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor:  Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific

Sumber:

KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026 tentang Tarif Bunga Sanksi Administratif Periode November 2026 โ€” naskah keputusan via DDTC Perpajakan

KEP-239/PJ/2026 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif โ€” naskah keputusan via Pajakku Tax Guide

Nugrahanto & Nasution โ€” Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia โ€” Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 1 No. 1 (2019), PKN STAN

Kholiek & Firzah โ€” Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan โ€” Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 6 No. 2, Maret 2025

Analisis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (pendekatan normatif) โ€” Universitas Pamulang

Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) โ€” DDTCNews

Tarif Bunga Sanksi Pajak November 2026 Naik, Ini Rinciannya โ€” DDTCNews, 2 November 2026

Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan โ€” DDTCNews

Sanksi Administrasi Pajak Pasal 13 ayat (3) UU KUP Diturunkan โ€” DDTCNews

Kapan SKPKB Dapat Diterbitkan dan Bagaimana Sanksinya Dihitung โ€” Enforcea

Apa Itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) โ€” Pajakku

Share This :WhatsAppLinkedInFacebook

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Artikel Terkait Lainnya

Siap Kelola Perpajakan dan Laporan Keuangan Bisnis dengan Lebih Baik?

Jangan biarkan perpajakan bisnis Anda berantakan! Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim profesional kami dan temukan solusi terbaik.