SKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bayar, sanksi administrasi, dan total yang masih harus dibayar. SKPKB biasanya terbit setelah pemeriksaan, dan wajib dilunasi dalam 1 bulan sejak tanggal terbit.
Bayangkan Anda menyerahkan laporan pengeluaran kantor ke bagian audit internal. Seminggu kemudian, laporan itu kembali dengan coretan merah: ada pengeluaran yang seharusnya tidak dibebankan, sehingga Anda harus mengembalikan selisihnya, plus denda keterlambatan. SKPKB bekerja persis seperti itu, hanya saja auditornya adalah kantor pajak dan "coretan merahnya" punya kekuatan hukum.
Begitu SKPKB tiba, angka pertama yang perlu Anda lihat bukan total tagihannya, melainkan tanggal terbitnya. Dari tanggal itu, Anda punya 1 bulan untuk melunasi dan 3 bulan untuk mengajukan keberatan. Artikel ini membantu Anda membaca isi SKPKB, memahami sanksinya, lalu memilih langkah yang paling masuk akal untuk bisnis Anda
Apa Itu Surat Ketetapan Pajak (SKP)?
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dasar hukumnya adalah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terakhir diubah lewat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Definisi SKPKB sendiri ada di Pasal 1 angka 15 UU KUP.
SKP dikeluarkan oleh siapa?
SKP dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam praktiknya lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar. SKP umumnya terbit setelah pemeriksaan. DJP bisa menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang atau berakhirnya masa atau tahun pajak.
Apa beda SPT dan SKP?
| Aspek | SPT (Surat Pemberitahuan) | SKP (Surat Ketetapan Pajak) |
| Dibuat oleh | Wajib pajak | Direktorat Jenderal Pajak |
| Fungsi | Melaporkan pajak yang Anda hitung sendiri | Menetapkan pajak yang menurut DJP seharusnya terutang |
| Kapan muncul | Rutin setiap masa atau tahun pajak | Umumnya setelah pemeriksaan |
| Analogi | Rapor yang Anda isi sendiri | Rapor yang dikoreksi guru |
Indonesia memakai sistem self assessment: Anda menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri lewat SPT. SKP adalah alat DJP untuk "mengoreksi" hitungan itu bila ternyata tidak sesuai.
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak
Ada empat jenis SKP dalam UU KUP. Cara paling mudah membedakannya adalah dengan melihat hasil akhir hitungannya: kurang, lebih, atau pas.
| Jenis SKP | Kepanjangan | Terbit saat | Dasar hukum UU KUP | Artinya bagi Anda |
| SKPKB | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar | Pajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya | Pasal 13 | Harus membayar kekurangan plus sanksi |
| SKPKBT | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan | Ditemukan data baru setelah SKP sebelumnya terbit | Pasal 15 | Ada tambahan pajak di atas ketetapan sebelumnya, dengan sanksi kenaikan |
| SKPLB | Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar | Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya | Pasal 17 | Kelebihan dikembalikan (restitusi) atau dikompensasikan |
| SKPN | Surat Ketetapan Pajak Nihil | Pajak yang dibayar sama dengan yang seharusnya | Pasal 17A | Tidak ada kurang atau lebih bayar |
Satu lagi yang sering tertukar: Surat Tagihan Pajak (STP) bukan SKP. STP dipakai untuk menagih sanksi atau kekurangan pajak dari SPT, misalnya denda telat lapor, tanpa harus lewat pemeriksaan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar: Kapan Terbit dan Apa Sanksinya?
Kapan SKPKB diterbitkan?
Menurut Pasal 13 ayat (1) UU KUP, DJP dapat menerbitkan SKPKB antara lain jika:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- SPT tidak disampaikan, dan setelah ditegur tetap tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Berdasarkan pemeriksaan, PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenai tarif 0%.
- Kewajiban pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga pajak terutang tidak bisa diketahui.
- NPWP atau pengukuhan PKP diterbitkan secara jabatan.
Sanksi di dalam SKPKB
Jenis sanksinya bergantung pada penyebab SKPKB terbit:
| Penyebab | Jenis sanksi | Besarannya |
| Hasil pemeriksaan (poin 1) atau NPWP/PKP jabatan (poin 5) | Bunga, Pasal 13 ayat (2) | Tarif bunga per bulan dari Menteri Keuangan (1,86% untuk November 2026), maksimal 24 bulan |
| SPT tidak disampaikan, PPN keliru, atau pembukuan tidak dipenuhi (poin 2โ4), untuk PPh | Bunga, Pasal 13 ayat (3) dan (3b) | Tarif bunga per bulan (2,27% untuk November 2026), maksimal 24 bulan |
| Sama seperti di atas, untuk PPN dan PPnBM | Kenaikan, Pasal 13 ayat (3) | 75% dari PPN/PPnBM yang kurang dibayar |
Sejak UU HPP, tarif bunga tidak lagi tetap 2% per bulan. Tarifnya mengikuti suku bunga acuan dan diumumkan Kementerian Keuangan setiap bulan, sehingga sanksi SKPKB bisa sedikit berbeda tergantung bulan terbitnya.
Contoh hitung SKPKB
PT Maju Bersama diperiksa atas SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024. Pemeriksa menemukan PPh Badan kurang bayar Rp50.000.000, dan SKPKB terbit pada November 2026.
| Komponen | Perhitungan | Jumlah |
| Pokok kurang bayar | Hasil pemeriksaan | Rp50.000.000 |
| Jumlah bulan bunga | Januari 2025 โ November 2026 (bagian bulan dihitung penuh) | 23 bulan |
| Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) | 23 ร 1,86% ร Rp50.000.000 | Rp21.390.000 |
| Total yang harus dibayar | Rp71.390.000 | |
Contoh ini disederhanakan untuk ilustrasi. Hitungan pastinya mengikuti angka di SKPKB yang Anda terima.
Kalau temuannya berupa PPN yang kurang dibayar Rp50.000.000 karena kasus poin 2โ4, sanksinya berupa kenaikan 75%, yaitu Rp37.500.000. Totalnya menjadi Rp87.500.000.
Kapan SKPKB Harus Dibayar?
Howdy, Accounting Hack

SKPKB harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Pasal 9 ayat (3) UU KUP). Untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.
Jika lewat dari 1 bulan dan belum dibayar, ada konsekuensi berlapis:
- Muncul sanksi bunga penagihan (Pasal 19 UU KUP) atas jumlah yang belum dilunasi.
- KPP dapat menerbitkan Surat Teguran, lalu Surat Paksa, hingga penyitaan aset.
Ibaratnya seperti tagihan kartu kredit: lewat dari tanggal jatuh tempo, bunga terus berjalan dan penagihnya makin sering menelepon.
Tidak setuju dengan SKPKB? Ini tiga pilihannya
| Pilihan | Kapan dipakai | Batas waktu | Catatan penting |
| Bayar | Anda setuju dengan hasil koreksi | 1 bulan sejak SKPKB terbit | Pembayaran pokok juga menjadi syarat bila nanti ingin mohon pengurangan sanksi |
| Ajukan keberatan (Pasal 25 UU KUP) | Anda tidak setuju dengan pokok pajaknya | 3 bulan sejak SKPKB dikirim | Jumlah yang sudah disetujui saat pembahasan akhir harus dilunasi dulu. Jika keberatan ditolak, ada sanksi denda 30% dari jumlah yang belum dibayar |
| Mohon pengurangan atau penghapusan sanksi (Pasal 36 UU KUP) | Anda menerima pokok pajaknya, tetapi sanksinya terasa memberatkan atau timbul bukan karena kesalahan Anda | Diajukan lewat Coretax | Program KEP-239/PJ/2026 juga mencakup sanksi dalam SKP |
Panduan lengkap memohon keringanan sanksi, termasuk contoh surat permohonannya, ada di artikel Penghapusan Denda SPT: Syarat dan Cara Ajukan di Coretax.
Contoh dan Cara Membaca SKP
Saat SKPKB tiba, jangan langsung melihat angka totalnya. Baca dari atas ke bawah, karena setiap bagian menentukan langkah Anda berikutnya:
| Bagian dalam SKP | Yang perlu Anda cek |
| Nomor dan tanggal SKP | Tanggal ini menjadi titik mulai hitungan 1 bulan untuk bayar dan 3 bulan untuk keberatan |
| Jenis pajak, masa atau tahun pajak | Pastikan sesuai dengan SPT yang diperiksa |
| Dasar pengenaan pajak | Bandingkan dengan angka di SPT Anda untuk melihat pos mana yang dikoreksi |
| Pajak terutang dan kredit pajak | Cek apakah semua bukti potong dan setoran sudah diakui |
| Kekurangan pembayaran pokok | Selisih yang menjadi sumber sanksi |
| Sanksi administrasi | Jenis sanksi (bunga atau kenaikan), tarif, dan jumlah bulannya |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Angka akhir yang ditagih |
SKP biasanya disertai Laporan Hasil Pemeriksaan dan rincian koreksi. Simpan dokumen ini, karena menjadi bahan utama jika Anda mengajukan keberatan.
Nomor SKP pajak
Nomor SKP umumnya tersusun dari nomor urut, kode jenis ketetapan dan jenis pajak, tahun pajak, kode KPP penerbit, dan tahun terbit. Nomor ini wajib dicantumkan saat Anda membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi. Sejak Coretax berlaku, SKP juga bisa dilihat di menu dokumen wajib pajak pada akun Coretax Anda.
"SKP pajak mobil" itu beda urusan
Banyak orang mencari "SKP pajak mobil". Yang dimaksud biasanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dokumen ini diterbitkan pemerintah daerah lewat Samsat atau Bapenda, bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi aturan SKPKB dalam artikel ini tidak berlaku untuk pajak kendaraan.
FAQ Seputar SKP dan SKPKB
SKP pajak adalah singkatan dari apa? SKP adalah singkatan dari Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat dari DJP yang menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang.
Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah apa? SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bayar, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
SKP dikeluarkan oleh siapa? Oleh Direktur Jenderal Pajak, melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar.
Apa itu SPT dan SKP? SPT adalah laporan pajak yang dibuat wajib pajak sendiri. SKP adalah ketetapan dari DJP, biasanya setelah pemeriksaan, yang bisa mengoreksi isi SPT.
Kapan SKPKB harus dibayar? Paling lambat 1 bulan sejak tanggal SKPKB diterbitkan. Usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu bisa mendapat perpanjangan hingga 2 bulan.
Apa saja jenis SKP pajak? SKPKB (kurang bayar), SKPKBT (kurang bayar tambahan), SKPLB (lebih bayar), dan SKPN (nihil).
Apa fungsi SKP pajak? Sebagai alat koreksi DJP atas pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, sekaligus dasar penagihan untuk SKPKB dan dasar pengembalian untuk SKPLB.
Penutup
SKPKB memang bukan surat yang ditunggu-tunggu. Tapi seperti rapor yang dikoreksi guru, ia juga memberi tahu bagian mana yang perlu dibenahi. Kuncinya ada di tiga hal: baca rinciannya, catat tanggal terbitnya, lalu putuskan dalam 1 bulan apakah akan membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi.
SKPKB memang bukan surat yang ditunggu-tunggu. Tapi seperti rapor yang dikoreksi guru, ia juga memberi tahu bagian mana yang perlu dibenahi. Kuncinya ada di tiga hal: baca rinciannya, catat tanggal terbitnya, lalu putuskan dalam 1 bulan apakah akan membayar, mengajukan keberatan, atau memohon pengurangan sanksi.
Baru menerima SKPKB dan bingung memilih langkah? Konsultasikan dengan tim Accounting Hack lewat WhatsApp untuk pendampingan keberatan atau permohonan pengurangan sanksi DI SINI!
Accounting is Fun, Accounting is Easy!
Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor: Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific
Sumber:
KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026 tentang Tarif Bunga Sanksi Administratif Periode November 2026 โ naskah keputusan via DDTC Perpajakan
KEP-239/PJ/2026 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif โ naskah keputusan via Pajakku Tax Guide
Nugrahanto & Nasution โ Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia โ Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 1 No. 1 (2019), PKN STAN
Kholiek & Firzah โ Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan โ Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 6 No. 2, Maret 2025
Analisis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (pendekatan normatif) โ Universitas Pamulang
Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) โ DDTCNews
Tarif Bunga Sanksi Pajak November 2026 Naik, Ini Rinciannya โ DDTCNews, 2 November 2026
Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan โ DDTCNews
Sanksi Administrasi Pajak Pasal 13 ayat (3) UU KUP Diturunkan โ DDTCNews
Kapan SKPKB Dapat Diterbitkan dan Bagaimana Sanksinya Dihitung โ Enforcea
Apa Itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) โ Pajakku
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakWajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapa...
PajakDenda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax
Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kes...
PajakPendaftaran UKP Periode 17โ24 Tahun 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Ketentuannya
Langkah besar kembali dibuka bagi para profesional keuangan dan praktisi perpajakan di tanah air Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan kembali melanjutkan rang...
