10 Contoh Barang Kena Pajak (BKP) Terbaru yang Wajib Dipahami Bisnis Owner

Accounting Hack05 November 20263 dibaca
10 Contoh Barang Kena Pajak (BKP) Terbaru yang Wajib Dipahami Bisnis Owner

Singkatnya: Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU PPN, baik barang berwujud (bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud. Contohnya laptop, mobil, bangunan, pakaian jadi, hingga hak merek dan lisensi software. Tarif PPN-nya 12%, dengan beban efektif 11% untuk barang non-mewah.

Setiap kali Anda menjual stok, menyewakan peralatan, atau bahkan membagikan produk gratis ke pelanggan, ada satu pertanyaan yang diam-diam menunggu jawaban: barang ini kena PPN atau tidak? Salah jawab, faktur pajak bisa keliru dan berujung SP2DK.

Tenang, logikanya tidak serumit kelihatannya. Prinsip dasarnya justru sederhana: hampir semua barang adalah BKP, kecuali yang tegas dikecualikan undang-undang. Mari bedah satu per satu, di artikel berikut ini:

๐Ÿ“Œ Mau tahu cara aman hadapi SP2DK tanpa panik? Pelajari strategi lengkapnya DI SINI!

Apa Itu Barang Kena Pajak?

Menurut Pasal 1 angka 3 UU PPN, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Sementara "barang" sendiri (Pasal 1 angka 2) mencakup barang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Artinya, UU PPN memakai pendekatan negative list: semua barang dianggap BKP, kecuali yang secara tegas dinyatakan bukan objek PPN di Pasal 4A.

Analogi Sederhana

Kita ibaratkan PPN ini seperti daftar tamu yang berada di depan pintu gedung. Bayangkan satpam gedung tidak memegang daftar siapa yang boleh masuk, melainkan hanya daftar pendek siapa yang tidak boleh masuk. Nah, siapa pun yang namanya tidak ada di daftar itu, otomatis dipersilakan masuk. Begitulah cara kerja BKP: selama barang Anda tidak tercantum di daftar pengecualian, anggap saja ia BKP.

Dua jenis BKP

JenisCiriContoh
BKP berwujud bergerakPunya fisik, bisa dipindahkanLaptop, mobil, pakaian, furnitur
BKP berwujud tidak bergerakPunya fisik, melekat pada tanahRumah, ruko, gedung kantor
BKP tidak berwujudTidak punya fisik, berupa hakHak merek, paten, lisensi software, waralaba

10 Contoh Barang Kena Pajak Terbaru

Sepuluh contoh berikut dipilih karena paling sering muncul dalam transaksi bisnis owner di 2026. Perlakuan PPN-nya mengacu pada UU HPP dan PMK 131/2024.

NoContoh BKPJenisPerlakuan PPN 2026
1Laptop, ponsel, dan perangkat elektronikBerwujud bergerak12% ร— DPP 11/12 (efektif 11%)
2Pakaian jadi dan produk fesyenBerwujud bergerakEfektif 11%
3Furnitur dan peralatan kantorBerwujud bergerakEfektif 11%
4Bahan bangunan (semen, besi, keramik)Berwujud bergerakEfektif 11%
5Makanan kemasan dan minuman di ritel modernBerwujud bergerakEfektif 11% (beda dengan makanan di restoran yang bukan objek PPN)
6Kosmetik dan produk perawatan tubuhBerwujud bergerakEfektif 11%
7Mobil penumpang objek PPnBMBerwujud bergerak, mewah12% penuh + PPnBM
8Ruko, gedung kantor, dan rumahBerwujud tidak bergerakEfektif 11%; hunian mewah 12% penuh; rumah tapak tertentu dapat fasilitas PPN DTP
9Lisensi software dan aplikasiTidak berwujudEfektif 11%
10Hak merek dan waralaba (franchise)Tidak berwujudEfektif 11%

Bagaimana dengan emas perhiasan, kendaraan bekas, dan elpiji? Ketiganya tetap BKP, tetapi PPN-nya dihitung dengan skema besaran tertentu atau DPP nilai lain sesuai aturan khusus masing-masing, bukan rumus 11/12.

Contoh:

Toko bangunan "Maju Jaya" yang sudah PKP menjual 100 sak semen seharga Rp6.500.000 (belum termasuk PPN). Semen adalah BKP berwujud bergerak, jadi Maju Jaya wajib menerbitkan faktur pajak dengan PPN 12% ร— (11/12 ร— Rp6.500.000) = Rp715.000.

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

BKP tidak berwujud adalah hak atau manfaat yang tidak punya bentuk fisik, tetapi bernilai ekonomi dan bisa diperjualbelikan atau dilisensikan. Rinciannya ada di Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPN.

Analogi: Unduhan Perangkat Lunak (Software)

Saat sebuah perusahaan membeli lisensi penggunaan aplikasi atau perangkat lunak perkantoran secara resmi, mereka tidak sedang membeli kepingan CD atau server komputer tempat data disimpan. Yang mereka bayar adalah hak legal untuk menggunakan kode, sistem, dan pembaruan program tersebut secara sah demi kelancaran operasional bisnis. 

Yang termasuk BKP tidak berwujud

  1. Hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula atau proses rahasia, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya.
  2. Hak menggunakan peralatan industrial, komersial, atau ilmiah.
  3. Pemberian pengetahuan atau informasi ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial (know-how).
  4. Bantuan tambahan terkait hak di atas, termasuk hak menerima siaran lewat satelit atau kabel dan penggunaan spektrum radio.
  5. Hak menggunakan film, pita video untuk televisi, atau pita suara untuk radio.
  6. Pelepasan sebagian atau seluruh hak kekayaan intelektual tersebut.

Contoh BKP tidak berwujud dalam bisnis

TransaksiKenapa termasuk BKP tidak berwujud
Membayar royalti merek ke pemilik lisensiHak menggunakan merek dagang
Membeli paket waralaba makananHak memakai merek, resep, dan SOP
Membeli lisensi software akuntansiHak menggunakan hak cipta program
Membayar formula parfum dari perusahaan risetHak atas formula rahasia
Stasiun TV membeli hak tayang filmHak menggunakan film gambar hidup

Jika pemilik haknya berada di luar negeri, misalnya merek dari Hong Kong dipakai perusahaan di Jakarta, transaksinya disebut pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. PPN-nya disetor sendiri oleh pihak yang memanfaatkan di Indonesia.

Penyerahan Barang Kena Pajak

Barang yang berstatus BKP belum otomatis membuat PPN terutang. Pemicunya adalah penyerahan: perpindahan hak atau penguasaan BKP dari PKP ke pihak lain. Pasal 1A UU PPN merinci mana yang dianggap penyerahan dan mana yang tidak.

Anggap saja BKP sebagai bola, dan penyerahan sebagai operan. Pajak baru "dicatat" saat bola berpindah kaki, bukan saat bola diam di gudang.

Termasuk penyerahan BKP (Pasal 1A ayat 1)

Bentuk penyerahanContoh
Penyerahan hak karena perjanjian (jual beli, tukar menukar)Distributor menjual stok ke toko
Pengalihan karena sewa beli atau leasingDealer menyerahkan truk lewat skema leasing
Penyerahan ke pedagang perantara atau melalui juru lelangBarang dilelang lewat balai lelang
Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cumaPabrik snack membagikan produk gratis saat promosi
Persediaan atau aset yang tersisa saat perusahaan bubarStok dan mobil operasional saat likuidasi
Penyerahan dari pusat ke cabang, sebaliknya, atau antarcabangGudang pusat mengirim stok ke cabang Surabaya
Penyerahan dalam pembiayaan syariahMurabahah: dianggap langsung dari PKP ke nasabah

Poin "pemberian cuma-cuma" paling sering terlewat. Sampel gratis, parsel Lebaran berisi produk sendiri, atau hadiah undian tetap terutang PPN.

Tidak termasuk penyerahan BKP (Pasal 1A ayat 2)

  • Penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud KUHD.
  • Penyerahan untuk jaminan utang-piutang.
  • Penyerahan pusat-cabang bila PKP sudah memusatkan tempat pajak terutang.
  • Pengalihan dalam merger, konsolidasi, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau setoran modal pengganti saham, asalkan kedua pihak PKP.
  • Aset tersisa saat pembubaran yang PPN Masukannya dulu tidak dapat dikreditkan.

Barang Kena Pajak Kena PPN Berapa?

BKP dikenai PPN dengan tarif 12%. Untuk BKP non-mewah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) memakai nilai lain 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11%. BKP mewah objek PPnBM dikenai 12% penuh dari harga jual. Ekspor BKP dikenai 0%.

TransaksiHarga jualPPN terutang
Laptop kantorRp15.000.000Rp1.650.000
Lisensi software tahunanRp24.000.000Rp2.640.000
Mobil objek PPnBMRp900.000.000Rp108.000.000 + PPnBM
Ekspor mebelRp200.000.000Rp0 (tarif 0%)

Ada batas nominal transaksinya?

Tidak ada batas minimal per transaksi. Pembelian Rp10.000 pun terutang PPN jika penjualnya PKP. Yang punya batas nominal adalah status penjualnya: pengusaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun wajib dikukuhkan sebagai PKP. Di bawah angka itu, pengusaha kecil tidak wajib memungut PPN, kecuali memilih menjadi PKP secara sukarela.

Ibaratnya, PPN adalah "tiket masuk" yang hanya boleh dijual oleh loket resmi. Barangnya boleh murah atau mahal, tetapi yang menentukan ada-tidaknya tiket adalah apakah penjualnya loket resmi (PKP).

BKP vs Jasa Kena Pajak

Kalau BKP adalah "barangnya", Jasa Kena Pajak (JKP) adalah "tenaga dan keahliannya", seperti jasa konsultan, sewa ruangan, atau maklon. Tarif PPN keduanya sama, tetapi daftar pengecualiannya berbeda.

FAQ Seputar Barang Kena Pajak

Apa contoh Barang Kena Pajak PPN? Laptop, pakaian jadi, furnitur, bahan bangunan, kosmetik, mobil, ruko, lisensi software, dan hak merek.

Apa contoh Barang Kena Pajak tidak berwujud? Hak merek, paten, hak cipta, formula rahasia, waralaba, lisensi software, dan hak tayang film.

Barang kena pajak nominal berapa? Tidak ada nominal minimal per transaksi. Yang dibatasi adalah status penjual: omzet di atas Rp4,8 miliar setahun wajib menjadi PKP dan memungut PPN.

Jasa Kena Pajak adalah apa? Jasa yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN, misalnya jasa konsultan, periklanan, sewa ruangan, dan maklon.

Apa beda BKP dan JKP? BKP berupa barang, baik berwujud maupun tidak berwujud. JKP berupa kegiatan pelayanan. Tarif PPN keduanya sama.

Penutup

Memahami BKP pada dasarnya cukup dengan tiga pertanyaan: barangnya masuk daftar pengecualian atau tidak, ada penyerahan atau tidak, dan penjualnya PKP atau tidak. Tiga jawaban itu sudah menentukan apakah faktur pajak perlu diterbitkan.

๐Ÿ“Œ Butuh pendampingan perpajakan atau solusi tuntas hadapi SP2DK? Jadwalkan Konsultasi Sekarang DI SINI!

Accounting is Fun, Accounting is Easy!

Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor: Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific

Sumber:

Susunan Dalam Satu Naskah UU PPN (dengan perubahan UU HPP) โ€” Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1, 1A, 3A, 4, dan Penjelasan Pasal 4)

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan โ€” JDIH BPK RI

PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas โ€” Direktorat Jenderal Pajak, 6 Januari 2025

Surooya, N. & Furqon, I. K. โ€” Analisis Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Berdasarkan UU HPP terhadap Kelangsungan Usaha UMKM โ€” Jurnal RESTITUSI, FE Universitas Muslim Indonesia

Landasan teori PPN, BKP, dan JKP โ€” Repositori Universitas Kristen Petra

Materi Ajar PPN: Lingkup BKP Tak Berwujud dan Penyerahan BKP โ€” FEB Universitas Islam Malang

Apa Itu Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak? โ€” DDTCNews

Royalti Termasuk BKP Tidak Berwujud yang Kena PPN โ€” DDTCNews

Ini Alasan Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Terutang PPN โ€” DDTCNews

Share This :WhatsAppLinkedInFacebook

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Artikel Terkait Lainnya

Siap Kelola Perpajakan dan Laporan Keuangan Bisnis dengan Lebih Baik?

Jangan biarkan perpajakan bisnis Anda berantakan! Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim profesional kami dan temukan solusi terbaik.