Digelar Pertengahan Oktober 2026! Cek Format & Rincian Materi Uji Kompetensi Pajak

Siapa nih yang udah nunggu-nunggu kepastian jadwal ujian sertifikasi dan SKK perpajakan terbaru? Penantian kamu akhirnya terjawab! BPPK Kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM) resmi mengumumkan bahwa Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) skema baru akan digelar mulai pertengahan Oktober hingga Desember 2026.
Dalam acara sosialisasi daring pada Jumat (02/10/2026), Ketua Tim Kerja Uji Sertifikasi Kompetensi Profesi Konsultan Pajak BPPK, Suyuti, menjelaskan bahwa pelaksanaan skema baru ini akan segera dimulai begitu Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) skema lama untuk peserta mengulang selesai diselesaikan. Buat kamu yang belum sempat mendaftar tahun ini tenang saja, sebab ujian akan kembali diselenggarakan secara masif pada tahun 2027 mendatang.
Format Ujian Modern: 1 Hari & Diawasi AI
Perubahan paling mencolok dalam skema baru ini terletak pada efisiensi dan fleksibilitas pelaksanaan ujian:
- Sistem Online dari Rumah: Ujian digelar secara daring penuh untuk mengatasi kendala keterbatasan kuota peserta di lokasi fisik.
- Pengawasan Berbantuan AI: Selama ujian berlangsung, proses pengawasan dilakukan secara ketat oleh pengawas manusia yang dibantu teknologi AI proctoring. Peserta diimbau menyiapkan perangkat dan koneksi yang stabil.
- Serentak dalam 1 Hari: Jika dulu USKP memakan waktu beberapa hari, kini seluruh mata uji dikerjakan sekaligus dalam format pilihan ganda dengan durasi total 3 hingga 3,5 jam.
- Hasil Langsung Keluar: Setelah ujian selesai, status kelulusan (Lulus atau Tidak Lulus) dapat langsung diketahui. Ambang batas kelulusan ditetapkan pada skor minimal 60 dengan skala penilaian 0โ100.
Penyesuaian & Rincian Materi Uji Tingkat A, B, dan C
Pada skema baru ini, terdapat penyesuaian materi. Salah satu poin penting adalah penghapusan materi Kode Etik Profesi dari Uji Kompetensi BPPK, karena materi tersebut nantinya diujikan secara terpisah melalui Uji Profesi oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
Berikut adalah rincian cakupan materi pada tiap tingkatan:
Tingkat A (5 Mata Uji)
- PPh Orang Pribadi (OP) dan SPT PPh OP
- KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
- PPh Potong/Pungut (Pot/Put)
- PPN dan SPT PPN
- Bea Meterai

Tingkat B (8 Mata Uji)
- PPh Badan dan SPT PPh Badan
- KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
- PPh Potong/Pungut (Pot/Put)
- PPN dan SPT PPN
- Akuntansi Perpajakan
- PBB-P5L
- PPh OP dan SPT PPh OP
- Bea Meterai

Tingkat C (10 Mata Uji)
- PPh Badan dan SPT PPh Badan (Transaksi Internasional)
- Pajak Internasional
- PPh Potong/Pungut (Pot/Put)
- Akuntansi Perpajakan
- PPh Badan dan SPT PPh Badan (Badan Dalam Negeri)
- KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
- PPN dan SPT PPN
- PBB-P5L
- PPh OP dan SPT PPh OP
- Bea Meterai

Panitia pelaksana nantinya akan menerbitkan panduan detail mengenai sub-materi dari setiap mata uji saat pengumuman resmi dibuka, sehingga peserta dapat mengarahkan proses belajarnya secara lebih terfokus.
Apakah Anda sudah siap menghadapi format ujian komprehensif berbasis AI ini di pertengahan Oktober nanti? Atau, perlu kelas pendampingan agar belajar lebih optimal?

๐ Ikuti kelas Persiapan UKP Accounting Hack dan Klaim Promo Diskon 500K DISINI!
Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor:ย Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific
Sumber: Ortax
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakWajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapa...
PajakSKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bay...
PajakDenda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax
Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kes...
