Hati-Hati Penipuan! DJP Klarifikasi Soal Aplikasi Coretax Palsu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan tidak resmi dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan Coretax DJP. Melalui unggahan resminya, DJP menegaskan bahwa tidak ada aplikasi Coretax DJP yang dapat diunduh di platform mana pun.
Akses resmi Coretax hanya dapat dilakukan melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id. DJP juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan mencurigakan serta selalu memastikan alamat situs yang diakses merupakan domain resmi pemerintah, yaitu pajak.go.id.
“Hindari klik tautan mencurigakan dan pastikan selalu mengakses situs resmi DJP untuk keamanan data perpajakan,” tulis DJP melalui akun Instagram resminya, @ditjenpajakri.
Sebagai langkah pencegahan, DJP membagikan sejumlah tips untuk menjaga keamanan data wajib pajak:
- Pastikan situs yang diakses menggunakan domain pajak.go.id.
- Jangan membagikan data pribadi, termasuk kata sandi akun, kepada siapa pun.
- Laporkan tautan atau aplikasi mencurigakan melalui kanal resmi DJP.
Kewaspadaan pengguna sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan data perpajakan. DJP menegaskan bahwa seluruh layanan digital resmi hanya disediakan melalui kanal yang dikelola langsung oleh pemerintah dan tidak pernah disebarkan melalui aplikasi tidak resmi atau tautan pribadi.
Beberapa situs palsu yang dilaporkan sempat beredar dengan meniru tampilan dan nama domain Coretax antara lain:
- corretaxdjp-pajak-go.id/informasi
- pajak-go.id
- coretaxpajak.dd
Apabila menemukan situs, akun, atau aplikasi mencurigakan, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui layanan OJK Kontak 157 atau formulir laporan Indonesia Anti-Scam Centre. DJP juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak pernah meminta wajib pajak untuk melakukan transfer ataupun pembayaran ke rekening atas nama pribadi.
Di era serba digital ini, kewaspadaan adalah kunci utama dalam menjaga keamanan data perpajakan Anda. Jangan mudah percaya pada tautan atau aplikasi yang tidak resmi ya. Be wise, stay secure.
Penulis: Amrina Yulfajar & Icha Audy
Editor: Agnes Ade Arsya
Image Source: Freepik
Komentar (0)
Artikel Terkait Lainnya
PajakWajib Pajak yang Sudah Melunasi Sanksi SKPKB Tidak Bisa Ajukan PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penegasan penting bagi dunia usaha dan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak beserta sanksi administrasi dalam Surat Ketetapa...
PajakSKPKB Adalah? Arti, Jenis Surat Ketetapan Pajak, dan Batas Waktu Bayarnya
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan bahwa pajak Anda ternyata kurang dibayar. Isinya memuat pokok pajak, kredit pajak, kekurangan bay...
PajakDenda SPT Bisa Dihapus? Ini Syarat dan Cara Mengajukannya di Coretax
Ya, denda pajak bisa dihapus. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul karena kekhilafan, bukan kes...
