Jasa Kena Pajak Adalah? Pengertian, Contoh, dan Cara Hitung PPN-nya

Accounting Hack05 November 20263 dibaca
Jasa Kena Pajak Adalah? Pengertian, Contoh, dan Cara Hitung PPN-nya

Singkatnya: Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU PPN. Contohnya jasa konsultan, digital marketing, sewa ruangan, maklon, dan servis. Tarif PPN-nya 12% dengan beban efektif 11%, kecuali jasa tertentu seperti ekspedisi paket dan biro perjalanan yang memakai besaran tertentu 1,1%.

Banyak pemilik bisnis jasa mengira PPN hanya urusan toko yang menjual barang. Padahal, begitu Anda menagih klien untuk jasa desain, konsultasi, atau sewa alat, PPN bisa ikut menempel di invoice Anda.

Kabar baiknya, cara membedakan jasa yang kena PPN dan yang tidak itu bisa dipelajari dalam sekali klik. Yuk, kita bedah bersama di artikel ini:

Apa Itu Jasa Kena Pajak?

Menurut Pasal 1 angka 6 UU PPN, Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Sementara "jasa" (Pasal 1 angka 5) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang membuat suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk di dalamnya jasa membuat barang atas pesanan, dengan bahan dan petunjuk dari pemesan (maklon).

Sama seperti barang, UU PPN memakai pendekatan daftar pengecualian: semua jasa adalah JKP, kecuali yang tegas dinyatakan bukan objek PPN di Pasal 4A ayat (3).

Analogi Sederhana

Kita analogikan sebagai bengkel dan suku cadang. Saat motor Anda diservis, nota bengkel biasanya terbagi dua: harga oli dan kampas rem, lalu ongkos montir. Oli dan kampas rem adalah barang (BKP). Ongkos montir adalah jasa (JKP). Keduanya sama-sama bisa kena PPN, tetapi dicatat sebagai dua objek yang berbeda.

Syarat penyerahan JKP terutang PPN

PPN atas jasa baru terutang jika keempat syarat ini terpenuhi sekaligus:

  1. Yang diserahkan adalah JKP, bukan jasa yang dikecualikan.
  2. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean (wilayah Indonesia).
  3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
  4. Yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun atau yang memilih dikukuhkan secara sukarela.

Satu syarat saja tidak terpenuhi, misalnya penyedia jasanya belum PKP, maka PPN tidak dipungut.

Contoh Jasa Kena Pajak dalam Bisnis

Sepuluh jasa berikut paling sering ditagihkan antarbisnis (B2B) di 2026. Kolom terakhir menunjukkan cara PPN-nya dihitung.

NoContoh JKPContoh transaksiPerlakuan PPN 2026
1Jasa konsultan (pajak, hukum, manajemen)Kantor konsultan mendampingi SPT Tahunan klienEfektif 11%
2Jasa digital marketing dan periklananAgensi mengelola iklan media sosialEfektif 11%
3Jasa sewa ruangan dan gedungSewa ruko atau ruang kantorEfektif 11%
4Jasa sewa peralatan dan kendaraanSewa alat berat, mobil operasionalEfektif 11%
5Jasa maklonPabrik memproduksi kosmetik untuk brand lainEfektif 11%
6Jasa perbaikan dan perawatanServis AC kantor, perawatan mesin produksiEfektif 11%
7Jasa desain, IT, dan pembuatan softwareDeveloper membuat aplikasi kasir pesanan klienEfektif 11%
8Jasa kebersihan dan keamanan (outsourcing)Cleaning service dan satpam gedungEfektif 11%
9Jasa pengiriman paket dan freight forwardingEkspedisi B2B, pengurusan kargo ekspor-imporBesaran tertentu 1,1%
10Jasa biro perjalanan wisataAgen menjual paket tur kantorBesaran tertentu 1,1%

๐Ÿ“ŒBaca Juga:
Supaya pemahaman Anda seimbang antara transaksi barang dan jasa, pastikan juga untuk membaca 10 Contoh Barang Kena Pajak (BKP) Terbaru yang Wajib Dipahami Bisnis Owner.

Contoh:

CV Kreatif Nusantara, agensi digital yang sudah PKP, menagih PT Sumber Rejeki jasa kelola iklan Rp20.000.000. PPN-nya: 12% ร— (11/12 ร— Rp20.000.000) = Rp2.200.000. Total invoice Rp22.200.000, dan PT Sumber Rejeki bisa mengkreditkan Rp2.200.000 itu sebagai PPN Masukan.

Jasa yang Tidak Kena PPN

Ada dua kelompok yang sering tertukar. Kelompok pertama memang bukan objek PPN. Kelompok kedua tetap JKP, tetapi PPN-nya dibebaskan. Bedanya terasa di pembukuan: pada jasa yang dibebaskan, PPN Masukan umumnya tidak bisa dikreditkan.

1. Bukan objek PPN (Pasal 4A ayat 3 UU PPN s.t.d.t.d. UU HPP)

  • Jasa keagamaan.
  • Jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah.
  • Jasa perhotelan yang menjadi objek pajak daerah.
  • Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
  • Jasa penyediaan tempat parkir yang menjadi objek pajak daerah.
  • Jasa boga atau katering.

Alasannya sederhana: jasa-jasa ini sudah dipajaki pemerintah daerah lewat Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kalau dikenai PPN juga, konsumen membayar pajak dua kali.

2. Tetap JKP, tetapi PPN dibebaskan (PP 49/2022)

  • Jasa pelayanan kesehatan medis.
  • Jasa pelayanan sosial.
  • Jasa pendidikan.
  • Jasa keuangan dan asuransi.
  • Jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri.
  • Jasa tenaga kerja.
  • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Hati-hati: pembebasan hanya berlaku untuk jasa intinya. Contohnya, rumah sakit tetap memungut PPN atas sewa ruang kantin, dan bank tetap memungut PPN atas jasa sewa safe deposit box.

Tarif dan Cara Hitung PPN Jasa Kena Pajak

JKP dikenai tarif PPN 12%. Untuk jasa umum, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) memakai nilai lain 11/12 dari penggantian (PMK 131/2024), sehingga beban efektifnya 11%. Lima jasa tertentu memakai besaran tertentu 1,1% (PMK 71/2022 jo. PMK 11/2025), dan ekspor JKP dikenai 0%.

Jenis JKPDasar hitungTarif efektifContoh tagihan Rp10.000.000
Jasa umum (konsultan, sewa, maklon, servis)12% ร— 11/12 penggantian11%PPN Rp1.100.000
Pengiriman paket, biro/agen wisata, freight forwarding, pemasaran voucerBesaran tertentu1,1%PPN Rp110.000 (PPN Masukan tidak dapat dikreditkan)
Ekspor JKPPenggantian0%PPN Rp0

Penggantian adalah nilai yang diminta penyedia jasa, di luar PPN dan potongan harga yang dicantumkan di faktur pajak.

Hack cepat: invoice sudah termasuk PPN

Jika klien bertanya "Rp22.200.000 itu sudah termasuk PPN?", pisahkan dengan rumus berikut:

Hasilnya Rp2.200.000 untuk PPN dan Rp20.000.000 untuk nilai jasanya.

PPN atas Jasa dari Luar Negeri dan Layanan Digital

Jasa yang dipakai di Indonesia tetap kena PPN, meski penyedianya berada di luar negeri. UU PPN menyebutnya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Ibaratnya seperti memesan makanan dari restoran di kota lain. Dapurnya jauh, tapi Anda tetap makan di rumah sendiri. PPN mengikuti tempat jasa itu "dimakan", bukan tempat ia dimasak.

Sejak 25 September 2026, ada tiga jalur pemungutannya:

JalurSiapa yang menyetor PPNContoh
Pemungut PPN PMSEPlatform digital luar negeri yang ditunjuk DJP, langsung di harga langgananLangganan Google Workspace, Netflix, Spotify, layanan cloud
Setor sendiri oleh pemanfaatPerusahaan Anda di IndonesiaMembayar konsultan atau jasa teknis dari Singapura yang tidak ditunjuk sebagai pemungut PMSE
SPP-TDLNBank atau fintech tempat Anda membayar, lewat sistem PT Jalin Pembayaran NusantaraLangganan tools atau software luar negeri yang platformnya belum ditunjuk sebagai pemungut PMSE

Pelaku usaha luar negeri ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE jika transaksinya dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan/atau traffic-nya melebihi 12.000 setahun.

Bagi bisnis owner yang sudah PKP, PPN yang dibayar atas langganan software bisnis dari platform PMSE dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan, selama bukti pungutnya mencantumkan identitas perusahaan.

SPP-TDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri) diatur dalam PMK 49/2026. Transaksi yang sudah dipungut lewat PMSE tidak dipungut lagi, jadi tidak ada PPN ganda. Penjelasan lengkapnya ada di artikel Apa Itu SPP-TDLN? Arti, Penyelenggara & Cara Kerjanya.

Beda Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

AspekBarang Kena Pajak (BKP)Jasa Kena Pajak (JKP)
BentukBarang berwujud atau tidak berwujudKegiatan pelayanan
Dasar hukum definisiPasal 1 angka 3 UU PPNPasal 1 angka 6 UU PPN
PengecualianPasal 4A ayat (2)Pasal 4A ayat (3)
Dasar Pengenaan PajakHarga jualPenggantian
Tarif umum12% ร— 11/12 (efektif 11%); barang mewah 12% penuh12% ร— 11/12 (efektif 11%); jasa tertentu 1,1%
ContohLaptop, semen, lisensi softwareKonsultan, sewa ruangan, maklon

Panduan lengkap soal barang ada di artikel 10 Contoh Barang Kena Pajak (BKP) Terbaru.

Contoh Invoice Jasa yang Benar

Banyak sengketa PPN jasa berawal dari invoice yang mencampur nilai jasa dengan biaya titipan klien. Berikut contoh invoice CV Kreatif Nusantara (PKP) untuk PT Sumber Rejeki, yang menitipkan dana belanja iklan Rp30.000.000:

Komponen invoiceNilai
Jasa kelola iklan (management fee)Rp20.000.000
PPN 12% ร— 11/12 ร— Rp20.000.000Rp2.200.000
Reimbursement belanja iklan (bukti tagihan atas nama klien)Rp30.000.000
Total tagihanRp52.200.000
PPh 23 dipotong klien (2% ร— Rp20.000.000)(Rp400.000)
Yang ditransfer klienRp51.800.000

Tiga hal yang membuat invoice ini aman:

  1. PPN hanya dihitung dari nilai jasa. Reimbursement bukan bagian dari penggantian, asalkan dicantumkan terpisah dan bukti aslinya atas nama klien. Kalau digabung jadi satu angka Rp50.000.000, seluruhnya berisiko dianggap DPP.
  2. Faktur pajak memakai DPP nilai lain. Di Coretax, DPP tercatat Rp18.333.333 (11/12 ร— Rp20.000.000), dan PPN-nya Rp2.200.000.
  3. PPh 23 dihitung dari nilai jasa sebelum PPN. Minta bukti potong PPh 23 dari klien, karena itu kredit pajak untuk PPh Badan Anda.

Ibaratnya seperti kurir yang membelikan barang titipan. Ongkos kirimnya adalah penghasilan kurir dan kena pajak, tapi uang belanja titipan tetap milik pelanggan.

FAQ Seputar Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah apa? Jasa yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN, yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan yang membuat barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai.

Apa saja contoh Jasa Kena Pajak? Jasa konsultan, digital marketing, sewa ruangan, sewa peralatan, maklon, servis, pembuatan software, outsourcing kebersihan, ekspedisi, dan biro perjalanan.

Berapa tarif PPN untuk jasa? Tarifnya 12% dengan DPP 11/12, sehingga efektif 11%. Jasa tertentu seperti pengiriman paket dan freight forwarding memakai besaran tertentu 1,1%.

Apakah jasa pendidikan dan kesehatan kena PPN? Tidak dipungut. Keduanya termasuk JKP yang PPN-nya dibebaskan melalui PP 49/2022.

Apakah freelancer wajib memungut PPN? Hanya jika sudah dikukuhkan sebagai PKP, baik karena omzetnya melebihi Rp4,8 miliar setahun maupun karena mendaftar secara sukarela.

Penutup

Kunci memahami JKP cukup dengan tiga pertanyaan: jasanya masuk daftar pengecualian atau tidak, dipakai di Indonesia atau tidak, dan penyedianya PKP atau tidak. Begitu tiga jawaban itu jelas, invoice dan faktur pajak Anda aman dari koreksi. 

Jika perusahaan Anda membutuhkan pendampingan khusus untuk merapikan pembukuan, pengelolaan perpajakan, atau penyediaan staf keuangan profesional, silakan berdiskusi santai dengan tim kami melalui WhatsApp Konsultasi Pendampingan Bisnis. Kami siap membantu merespons kebutuhan finansial dan operasional bisnis Anda dari balik layar! 

Accounting is Fun, Accounting is Easy!

Penulis: Agnes Ade Arsya, S.Ak.
Editor: Amrina Yulfajar, S.E., M.M., Ak
Reviewer: Icha Audyy (Riza Audi Rizky, S.E., BKP.)
Image Source: Magnific

Sumber:

Susunan Dalam Satu Naskah UU PPN (dengan perubahan UU HPP) โ€” Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 angka 5โ€“6, Pasal 3A, Pasal 4, Pasal 4A)

PMK 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu โ€” JDIH Kementerian Keuangan

PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas โ€” Direktorat Jenderal Pajak

Siaran Pers PP 49/2022 tentang fasilitas PPN dibebaskan โ€” Direktorat Jenderal Pajak

Siaran Pers PPN PMSE: kriteria pemungut produk digital luar negeri โ€” Direktorat Jenderal Pajak, 20 Februari 2024

Landasan teori PPN, BKP, dan JKP โ€” Repositori Universitas Kristen Petra

Materi Ajar PPN: Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Dikenai PPN โ€” FEB Universitas Islam Malang

Surooya, N. & Furqon, I. K. โ€” Analisis Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Berdasarkan UU HPP terhadap UMKM โ€” Jurnal RESTITUSI, FE Universitas Muslim Indonesia

PMK Omnibus Rilis, Tarif PPN atas 5 Jasa Tertentu Tetap 1,1 Persen โ€” DDTCNews

Pengertian Penyerahan BKP dan JKP dalam UU PPN โ€” DDTCNews

Langganan Netflix, Spotify, YouTube Premium Kena PPN: Ini Kata DJP โ€” Pajak.com

Share This :WhatsAppLinkedInFacebook

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Artikel Terkait Lainnya

Siap Kelola Perpajakan dan Laporan Keuangan Bisnis dengan Lebih Baik?

Jangan biarkan perpajakan bisnis Anda berantakan! Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim profesional kami dan temukan solusi terbaik.